Anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah. Foto: Dep/jk

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Basarah mengatakan, pada tahun 2018 ini ada 8 Pilkada yang akan diselenggarakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yakni 1 Pilkada Provinsi, 6 Pilkada Kabupaten, dan 1 Pilkada Kota. Berdasarkan peta kerawanan Pilkada yang dibuat oleh Polda Jateng, kedelapan Pilkada tersebut berpotensi menjadi entry point instabilitas sosial di masyarakat Jawa Tengah.

“Dalam pertemuan dengan Polda beserta BNN Jawa Tengah, Komisi III menekankan agar jajaran Polda Jawa Tengah lebih mengoptimalkan personel Polri di berbagai daerah hingga di pelosok desa, dengan sistem pengamanan yang efektif dan efisien,” ujar Basarah di Semarang, Jateng, Selasa (27/2/2018). 

Komisi III berharap Kepolisian mampu menerapkan prinsip penegakan hukum sebagaimana diatur di dalam undang-undang, yakni memberikan ancaman pidana kepada siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengeksploitasi isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Norma itu ada di dalam UU Pilkada, UU ITE, dan UU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis. Saya kira, ketiga Undang-Undang ini dapat dijadikan pedoman oleh Polda Jawa Tengah untuk melakukan berbagai upaya antisipasi terhadap oknum atau kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan momentum Pilkada dengan memainkan isu SARA,” tandas politisi F-PDI Perjuangan itu.

Namun demikian, lanjutnya, Polri juga mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. “Maka penegakan hukum dimaksud, juga harus diawali dengan berbagai langkah-langkah persuasif, yakni mengajak masyarakat agar tidak terlibat atau terprovokasi oleh kegiatan yang mengandung unsur SARA tersebut,” pesan Basarah. (dep/sf)